Harian IndoJakarta – Setelah Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar dan digantikan oleh Airlanga Hartarto, kebijakan politik Golkar juga langsungberubah. Salah satunya soal hak angket KPK.
Golkar memutuskan untuk menarik dukungan terhadap Panitia Angket KPK dengan alasan agar tidak ada lagi program dari DPR yang bertujuan untuk memperlemah KPK.
“Saat ini semangat Golkar ingin melindungi KPK,” ujar Ketua Tim Pemenangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnain, di Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Seperti diketahui sebelumnya, Panitia Angket KPK dibentuk DPR ketika KPK mulai menangani kasus korupsi proyek e-KTP yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Beberapa kader Golkar yang kemudian menjadi inisiator hak angket KPK di antaranya adalah Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo; anggota Komisi Hukum yang disebut menerima aliran dana e-KTP, Agun Gunandjar; Muhammad Misbakhun; Adies Kadier; dan John Kennedy Aziz.
Sejak Golkar dipimpin oleh Airlangga, seluruh kader Golkar diminta untuk mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
“Kami menolak melemahkan KPK,” ujar Ketua Pengarah Munaslub Ibnu Munzir, dalam pidato penutupan munaslub.
Selain itu, Airlangga ingin memastikan seluruh pengurus Golkar diisi oleh kader yang tidak terjerat kasus hukum agar tak menjadi beban partai.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
