Harian IndoJakarta – Media sosial dikejutkan dengan beredarnya surat pungutan sebesar Rp 100.000 per rumah di RT 002 RW 008 Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai biaya pembersihan dan pengerukan saluran got yang dikerjakan pemborong.
Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa pungutan tersebut merupakan hal yang wajar selama warga menyetujuinya.
“Sebetulnya dari praktiknya di lapangan banyak sih RT/RW yang mengutip dan itu tidak dilarang selama ada kerelaan daripada warga,” ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/11/2017).
Menurut Sandi, dirinya pernah bertanya kepada sang ayah yang pernah menjabat sebagai Ketua RT, bahwa pungutan yang dilakukan kepada warga biasanya untuk pekerjaan yang tidak ditangani oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).
“PPSU memang hadir di situ dengan kerja keras, tapi ada bagian-bagian yang belum tersentuh oleh PPSU. Jadi, RT/RW kadang-kadang berinisiatif,” kata Sandi.
Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT/RW dapat diperoleh dari swadaya penduduk RT/RW, pemerintah, bantuan lain yang sah dan tidak mengikat, dan/atau usaha-usaha lain yang sah.
Namun demikian Sandi menegaskan, hendaknya pengelolaan dana tersebut dilakukan dengan transparan dan betul-betul untuk kepentingan warga setempat.
“Tapi tentunya pengelolaan ke depannya harus transparan dan warga harus merasa tidak terbebani dan uangnya itu pengelolaannya demi kehadiran komunitas atau lingkungan yang lebih teratur, lebih bersih,” tandasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
