Harian IndoJakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi 2018 sebesar Rp Rp 3.648,035.
Terkait hal ini, pihak pekerja merasa keberatan dengan kenaikan tersebut yang nilainya jauh di bawah tuntutan buruh, yakni sebesar Rp 3.917.398.
Penetapan besaran UMP DKI 2018 juga mengundang kritikan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, yang menjadi partai pendukung utama pasangan Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta lalu.
Menurut Arief Poyuono, Anies-Sandi telah melanggar kontrak politik dengan kaum buruh di Jakarta. Pada saat kampanye lalu, Anies-Sandi berjanji untuk tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai dasar perhitungan UMP.
“Karena itu, Partai Gerindra akan menanyakan pada Anies-Sandi kenapa sampai mengabaikan kontrak politik yang sudah disepakatinya. Tolong Anies-Sandi komit dengan janjinya pada kaum buruh,” ujar Arief Poyuono, Kamis (2/11/2017).
Arief juga meminta Anies-Sandi mencabut keputusan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,6 juta, karena para buruh merasa kecewa dengan tidak ditepatinya janji kampanye keduanya.
“Jika tidak komit, jangan harap akan tidur nyenyak dengan perlawanan kaum buruh,” ujar Arief yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) ini.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
