Jakarta – Pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota pada Senin (16/10/2017) malam mendapatan sorotan dari banyak pihak, termasuk Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Menurut Burhanuddin Muhtadi, seharusnya Anies tidak memainkan isu SARA atau politik identitas lagi karena ia dihadapkan pada tugas untuk melakukan rekonsiliasi warga DKI yang terbelah setelah Pilkada lalu.
Burhanudin menilai, penggunaan istilah pribumi disengaja oleh Anies yang ditujukan kepada kelompok pemilih tertentu, yang diduga berkaitan dengan Pilpres 2019. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan peribahasa yang berasal dari beberapa daerah seperti Minahasa, Madura, dan Batak.
“Menurut saya, Anies sedang menyapa Indonesia,” kata Burhanuddin dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta.
Dari narasi dan rangkaian kata yang digunakan Anies setelah kata ‘pribumi’ dinilai tidak hanya sedang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan kolonial Belanda.
“Setelah kata-kata ‘rakyat pribumi yang dulu dikalahkan dan ditindas’, setelah kata-kata itu langsung ada pernyataan ‘kini saatnya setelah kita merdeka, kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri’. Terus kemudian diikuti dengan kutipan terhadap peribahasa Madura yang kira-kira yang disampaikan adalah ibarat itik yang bertelur, ayam yang mengerami,” kata Burhanuddin.
“Ibarat kita yang bekerja keras orang lain yang menikmati. Jadi kalau kita baca satu rangkaian itu, setidaknya kalimat terakhir yang mengikuti kata pribumi itu jelas menunjuk pada konteks sekarang,” tambahnya.
Hal ini kemudian dikaitkan dengan banyaknya karangan bunga yang diterima Anies-Sandi yang isinya terpilihnya Anies adalah kebangkitan pribumi Muslim.
“Jadi ada sebuah narasi besar yang dibangun dengan mendasarkan diri pada ras. Nah, ini yang saya terus terang menolaknya karena bagaimana pun istilah pribumi itu warisan dari politik kolonial yang membagi lokal waktu itu menjadi tiga kategori. Eropa, kemudian timur asing, di dalamnya Cina, Arab, India, kemudian ada inlander pribumi,” tandas Burhanuddin.
“Dari sisi pembagian saja sudah rasis. Kalau kemudian itu direproduksi untuk kepentingan elektoral, yang berbahaya adalah kebangsaan kita, kemajemukan kita,” imbuhnya.
Burhanuddin menambahkan, Anies memang berhak untuk maju di Pilpres 2019 seperti halnya Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI lalu. Namum secara moral, memainkan isu SARA demi menaikkan elektabilitas mempunyai risiko besar terhadap persatan bangsa.
“Tapi secara moral kita harus akui bahaya. Jadi terlalu bahaya buat kita mengambil risiko dengan menaikan elektabilitas semata-semata dengan menggunakan istilah yang secara problematik bisa memunculkan perpecahan. Jadi saran saya stop di situ,” ujar Burhanuddin.
“Ketika beliau sudah menjabat seharusnya isu agama, isu SARA, isu politik identitas selesai dibilik suara. Yang terjadi justru masih muncul menjadi suatu kartu yang kemungkinan bisa dieksploitasi untuk kepentingan yang lebih panjang. Nah, ini yang membahayakan kalau kita bermain-main dengan isu politik identitas,” pungkasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)