Jakarta – Pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta pada Senin (16/10/2017) malam menjadi bahan perbincangan publik karena adanya istilah ‘pribumi’ pada pidato tersebut.
Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pernyataan Anies sesaat setelah dirinya dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta ini berpotensi memecah belah bangsa.
“Kata pribumi dalam pidato inaugurasi itu berpotensi memecah belah warga Jakarta dan masyarakat Indonesia di tempat lain yang baru saja pulih dari luka pilkada yang didominasi sentimen SARA,” kata Usman melalui siaran pers, Selasa, (17/10/2017).
Saat itu, Anies menceritakan bagaimana masyarakat pribumi di Indonesia yang mengalami penindasan oleh penjajah akhirnya bisa lepas dari penjajahan dan menjadi tuan tumah di negeri sendiri.
Usman lantas menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan mengapa seharusnya kata ‘pribumi’ tidak digunakan Anies saat berpidato.
Yang pertama, istilah pribumi diciptakan oleh pemerintah kolonial untuk memberikan penggolongan masyarakat di Indonesia.
Yang kedua, istilah pribumi digunakan pada era Orde baru untuk mendiskriminasikan kaum minoritas.
Sedangkan yang ketiga, istilah pribumi dan nonpribumi digunakan untuk menyulut peristiwa kerusuhan Mei 1998 dimana etnis Tionghoa menjadi korbannya karena dianggap bukan pribumi.
“Penghidupan kembali retorika ‘pribumi’ dalam pidato resmi bisa menjerumuskan masyarakat pada politik pelabelan yang bisa mengganggu keharmonisan warga Jakarta saat luka Pilkada belum 100 persen pulih,” lanjut Usman.
Usman juga berharap, pidato Anies Baswedan ini tidak kemudian menjadi alat diskriminasi pemerintah Jakarta yang baru terhadap kelompok tertentu.
“Kami mendesak agar pidato itu tidak berujung pada kebijakan diskriminatif terhadap kelompok yang dikategorikan sebagai nonpribumi oleh pemerintahan Jakarta yang baru,” kata Usman.
(samsul arifin – www.harianindo.com)