Anies Menghindar Saat Ditanya UU Yang Melarang Istilah Pribumi

Jakarta – Anies Baswedan menyampaikan pidato politik perdananya pasca pelantikan secara resmi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden RI Joko Widodo. Pidato tersebut disampaikan pada hari senin (16/10/2017) malam kemarin.

Saat menyampaikan pidato, Anies menceritakan sejarah panjang Republik Indonesia yang terjadi di Jakarta seperti Sumpah Pemuda, perumusan garis besar Republik Indonesia hingga proklamasi kemerdekaan RI.

Menurutnya berakhirnya penjajahan yang pernah terjadi di Jakarta selama ratusan tahun harus dijadikan momentum bagi pribumi untuk melakukan pembangunan dan menjadi tuan rumah yang baik.

“Dulu kita semua pribumi ditindas dan dijajah. Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” jelasnya saat berpidato, Senin (16/10/2017).

Rupanya saat menyinggung istilah “pribumi” itu telah menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Namun Anies menegaskan bahwa dirinya menggunakan istilah itu untuk masa penjajahan, bukan untuk era sekarang.

Baca juga : Ditanya Larangan Soal Penggunaan Kata ‘Pribumi’, Anies: Cukup Ya….

“Oh, istilah pribumi digunakan untuk konteks pada era penjajahan karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu,” tegas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Menurutnya Jakarta adalah kota yang paling merasakan penjajahan Belanda di Indonesia. Sebab penjajahan itu terjadi di Ibu Kota.

“Yang lihat Belanda jarak dekat siapa ? Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok itu, tahu ada Belanda, tapi lihat depan mata ? Enggak. Yang lihat depan mata itu kita yang di Kota Jakarta,” jelasnya.

Ketika Anies ditanyai soal Undang-Undang dan Instruksi Presiden yang melarang penggunaan istilah kata ‘pribumi’, Anies enggan menjawabnya.

“Sudah ya…,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)