Banyak Angka Tidak Wajar Dalam RAPBDP 2017, Djarot Tidak Mau Tanda Tangan

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat enggan untuk menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan 2017 karena ada sejumlah angka yang muncul yang ia anggap nilainya fantastis dan tidak wajar.

“Saya tidak mau tanda tangan,” ujar Djarot, Senin (2/10/2017).

Angka tidak wajar yang dimaksud Djarot salah satunya adalah anggaran perjalanan anggota DPRD ke luar negeri.

“Masa yang diminta itu tiga kali (nilainya) dari SK (surat keputusan) Menteri Keuangan,” kata Djarot.

Demikian pula anggaran untuk tunjangan rapat anggota DPRD dimana setiap anggota dianggarkan Rp 500 ribu, wakil ketua Rp 2 juta, dan ketua Rp 3 juta.

“Karena banyak sekali nilai yang saya anggap fantastis, maka ini perlu disempurnakan,” tambah Djarot.

Anggaran transportasi juga menjadi bagian yang dikritisi Djarot. Ia bahkan meminta agar Sekretaris Daerah segera menarik 101 kendaraan dinas yang digunakan anggota dewan bila memang tunjangan transportasi ingin disetujui.

“Semua mobil dewan harus ditarik dulu baru kita ganti dengan tunjangan transportasi,” katanya.

Djarot menegaskan, dirinya tidak ingin mempersulit hubungan antara legislatif dan eksekutif, namun semua harus berjalan sesuia dengan aturan.

“Lurus saja sesuai aturan, makanya APBDP disetujui,” ujar Djarot.
(samsul arifin – www.harianindo.com)