Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu melakukan sikap untuk mendisiplinkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkan oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI.
Fahri Hamzah
“Menurut saya ya ini waktunya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan mengambil jalan baik untuk mendisiplinkan penegakan hukum di negara kita,” kata Fahri di Jakarta, Minggu (01/10/2017).
Menurutnya sikap KPK yang belakangan ini gencar melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah dapat memberikan sebuah efek buruk.
“Sebab ini jelek sekali efeknya bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ekonomi kita secara massif. Ini fatal sekali,” jelasnya.
Baca juga : Hormati Putusan Praperadilan, KPK Masih Punya Banyak Bukti Untuk Jerat Setya Novanto
Fahri juga menyinggung terkait kasus KPK dengan Setya Novanto. Menurutnya, KPK hanya bisa mengumbar berita supaya menarik media untuk merangkai sebuah peristiwa. Namun sayangnya hal itu tidak didukung dengan adanya bukti di jalur hukum.
“Dan itu merugikan dunia hukum kita sebab itu membuat rusak semua reputasi semua lembaga negara,” paparnya.
Fahri lagi-lagi menuding bahwa KPK saat ini tengah berupaya untuk bersaing dengan media massa menjadi kantor berita.
“Jadi kasus Novanto itu adalah proof atau bukti bahwa KPK itu fiksi semua isinya. Akhirnya apa ? Dia lari ke OTT. Karena kalau OTT itu kan gag perlu adanya pembuktian yang rumit kan,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
