Jakarta – Satu persatu Kepala Daerah yang ikut tersandung kasus korupsi mulai terkuak dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu membuat masyarakat menjadi penasaran bagaimana hal itu dapat terjadi. Tak sedikit yang menilai bahwa maraknya korupsi terjadi karena ada faktor sistem yang salah.
Mendengar hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menampiknya. Ia menilai bahwa korupsi yang marak dilakukan oleh Kepala Daerah bukanlah dikarenakan faktor sistem yang salah. Ia merasa bahwa sistem pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sudah dijalankan dengan mekanisme yang baik.
“Sistemnya tidak salah, sistemnya sudah benar dengan dipilih langsung oleh rakyat. Kalau ada satu, dua yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) jangan salahkan sistemnya dong,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (25/09/2017).
Baca juga : Kewenangan Proses Penyadapan oleh KPK Kembali Dibahas Komisi III DPR
Menurut penilaian Tjahjo, berbagai macam upaya sudah dilakukan pihaknya agar para Kepala Daerah menghindari perbuatan rasuah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pengawasan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami sudah rapat dengan KPK dan Deputi Pencegahan KPK. Meningkatkan fungsi pengawasan dan aspek-aspek pencegahan,” jelasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)