Harian IndoJakarta – Isu pembelian 5 ribu senjata oleh institusi non-militer yang diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dinilai sebagai langkah mencari perhatian publik oleh Ketua Setara Institute Hendardi.
Hendardi menjelaskan pada Jawapos bahwa “Karena penyampaian informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan,”
Hendardi juga menyinggung pernyataan Gatot yang akan menyerbu institusi lain jika rencana pengadaan 5.000 senjta api itu dilanjutkan. Menurutnya, ancaman itu sudah merupakan pelanggaran serius atas Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI yang mengatur kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang menjadi kewenangan presiden.
“Alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius yang hanya menguntungkan diri Panglima TNI,” katanya.
Hendardi menambahkan, upaya Gatot mencari perhatian bukan hanya dengan melempar isu soal pembelian 5.000 senpi oleh institusi nonmiliter. Sebab, Gatot juga getol melontarkan pernyataan yang bernada permusuhan dan destruktif, termasuk soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI.
“Panglima TNI bermanuver dengan mencari musuh-musuh baru, bukan untuk tujuan kepentingan bangsa tetapi untuk kepentingan politik jangka pendek bagi dirinya,” ungkapnya.
Oleh sebab itu Hendardi menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih berhati-hati lagi dalam mengambil sikap atas Panglima TNI. Sebab, Gatot sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya.
“Sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” pungkasnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
