Jakarta – Seorang pengamat politik dari Universitas Prahiyangan Bandung yang bernama Asep Warlan Yusuf mengaku merasa heran dengan gagasan Gubernur DKI Jakarta yang dipilih secara tidak langsung bisa kembali muncul.
Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat
Terlebih lagi usulan tersebut datang dari Gubernur DKI Jakarta saat ini, Djarot Saiful Hidayat. Djarot awalnya adalah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasalnya ketika Ahok masih menjabat sebagai gubernur, Djarot dengan tegas menolak wacana tersebut.
“Sayang ya, jadinya nggak sekeren Ahok. Kepala Daerah dipilih DPRD itu setback, mundur dalam berdemokrasi,” kata Asep di Jakarta, kamis (22/09/2017).
Menurut penilaian Asep, Djarot memiliki pemahaman yang salah terkait pengembalian pemilihan ke DPRD itu menggunakan hak istimewa ibu kota. Pasalnya yang memiliki hak istimewa itu hanya Yogyakarta karena masih menganut sistem kerajaan.
Baca juga : Bakal Diganti Anies, Fadli Zon Minta Djarot Hentikan Penggusuran
“Jakarta khusus karena ibu kota, nggak ada kabupaten kota, dan tidak punya daerah otonom. Lainnya sama, tidak bisa mengubah sistem pemilihan. Kecuali Yogyakarta karena masih menganut kesultanan,” jelasnya.
Asep mengatakan bahwa jika masalahnya adalah biaya tinggi dan kegaduhan politik, sebaiknya yang dirubah adalah hal yang teknis. Namun jangan sampai mengubah substansi bahwa pemilihan rakyat secara langsung dihapuskan karena dapat menghilangkan legitimasi dari rakyat.
“Misalnya menambahkan jumlah wakil gubernur, deputi, itu bisa agar tidak ada konflik dan tercipta efisiensi,” tegasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)