Peneliti Kritisi Usulan Pembekuan KPK Oleh Anggota Dewan

Jakarta – Anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR, Henry Yosodiningrat, meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya tersebut dilandasi dengan adanya temuan-temuan yang sudah didapat dari pansus angket sejauh ini.

“Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK, red). Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan, red) deh misalnya. KPK Setop. Ini tidak mustahil,” kata Henry, Jumat (08/09/2017).

Mendengar pernyataan tersebut, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, memberikan kritiknya. Ia menilai pembekuan KPK tersebut semakin menguak sebuah motif yang sebenarnya.

“Pembekuan KPK itu semakun menguak motif yang sebenarnya dari pembentukan pansus hak angket dan rangkaian panjang upaya pelemahan KPK. Karena tidak ada alasan bagi DPR untuk kemudian mengatakan bahwa KPK itu A, KPK itu B,” kata Miko di Jakarta, Minggu (10/09/2017).

Oleh karena itu, Miko menilai bahwa pembentukan Pansus Angket KPK bermasalah. Miko menambahkan bahwa sulit untuk tidak menyebut jika pembentukan hak angket KPK bertujuan untuk pembubaran KPK.

Baca juga : Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Ingin Ditahan, Ini Tanggapan KPK

“Semua barikade-barikade hukum diterobos oleh DPR. Jadi sulit sekali saya untuk tidak mengatakan memang niatnya untuk membubarkan KPK,” jelasnya.

Miko mengatakan bahwa jika memang tujuan Hak Angket KPK untuk upaya memperkuat pemberantasan korupsi harusnya DPR tidak hanya fokus ke KPK tapi juga ke institusi lain dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan.

“Sebenarnya saya ingin mendorong kepada DPR tidak hanya berfokus kepada KPK tapi juga sudah mulai nyasar institusi kepolisian dan kejaksaan jika keinginannya memperkuat pemberantasan korupsi tapi hal yang terjadi saat ini jauh dari itu,” tegasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)