Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan, komisinya telah menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dari pimpinan DPR. Karena itu, mereka akan mulai membahas pekan depan.
Lukman Edi
“Sudah (sampai ke Komisi II). Tapi belum kami bahas ini. Karena Komisi II lagi bahas APBN. Mungkin minggu depan. Suratnya sudah masuk dari pimpinan DPR minggu lalu. Diserahkan pada Komisi II untuk melakukan pembahasan,” kata Lukman di Jakarta pada Rabu (6/9/2017).
Dia menjelaskan, Perppu tersebut dibatasi pembahasannya hanya pada masa sidang ini. Kalau masa sidang ini Perppu tak selesai dibahas atau DPR tak bersikap maka Perppu otomatis berlaku menjadi undang-undang.
“Ketentuan konstitusinya seperti itu. Waktunya terbatas hanya di masa sidang ini. Berakhir akhir Oktober,” kata Lukman.
Baca juga: M. Iriawan : Tim Cyber Crime Dalami Penyebaran Foto Hoax Rohingya
Saat ditanya soal adanya gugatan, ia meyakini Mahkamah Konstitusi tak akan memutuskan soal Perppu tersebut saat masih dibahas di DPR.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Ormas sebagai pengganti Undang-Undang Ormas beberapa waktu yang lalu. Dengan aturan baru tersebut, pemerintah kemudian membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)