Jakarta – Front Pembela Islam siap memberangkatkan 1.500 anggotanya ke Myanmar terkait perkembangan terkini tragedi pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Jumlah tersebut akan datang ke Myanmar sebagai relawan kemanusiaan sampai tenaga medis dan lainnya.
FPI
Ketua FPI Sumatera Selatan, Habib Mahdi menilai, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas atas tragedi tersebut dengan menutup Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.
Baca juga : Fadli Zon Membuat Sajak Lagi, Kali Ini Sindir Jokowi dan Raisa
“Ada 1.500 dari anggota FPI yang akan diberangkatkan. Sekarang masih menunggu jadwal. Kita juga melihat langkah dari pemerintah, kalau tidak ada kami langsung berangkat ke Myanmar,” kata Habib Mahdi, di Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Selatan di Palembang, Senin (4/9/2017).
Habib Mahdi menuturkan, para korban etnis Rohingya semestinya dapat ditampung di Indonesia dengan menyiapkan satu pulau yang dikhususkan untuk mereka. Di pulau tersebut, para pengungsi dapat hidup dengan tenang hingga menunggu perdamaian dapat terjalin di Myanmar.
“Kita punya banyak pulau, tak masalah kalau ditampung di sini. Pemerintah juga harus berperan aktif untuk dengan mengirimkan pasukan ke sana,” ujarnya.
Konflik etnis Rohingya di Myanmar telah berlangsung sejak Agustus 2017. Ribuan orang pun mengungsi akibat tragedi ini. Menurut laporan, ribuan orang tewas akibat aksi pembantaian massal yang dilakukan oleh militer Myanmar.
Sementara itu, pemerintah Indonesia diketahui sejak awal selalu proaktif memberi bantuan kepada etnis Rohingya. Selain bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan yang sudah dikirimkan, Menlu Retno Marsudi juga sudah berada di Myanmar untuk berdiplomasi dengan pemerintah negara itu demi menyelamatkan Rohingya.
Bahkan Indonesia dalam bulan ini akan mulai membangun satu rumah sakit dan enam sekolah di Rakhine yang menjadi kantung permukiman etnis Rohingya.
Sedangkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto meminta masyarakat Indonesia tak pergi ke Myanmar untuk ikut menyelesaikan krisis Rohingya yang sedang terjadi di Rakhine.
Wiranto menyampaikan, meski menganut asas politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia membatasi diri dan tak turut campur dalam urusan internal negara lain. Krisis Rohingya dinilainya sebagai urusan internal antara etnis minoritas Rohingya dan Pemerintah Myanmar.
Hingga saat ini, Indonesia juga masih menampung pengungsi Rohingya yang terimbas konflik di Myanmar pada krisis-krisis sebelumnya. Mereka antara lain berada di Sumatera Utara, Aceh dan Sulawesi Selatan. (Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
