Harian IndoJakarta – Dengan alasan adanya kesalahan nomenklatur, maka Anggaran Ruang Publik Terapadu Ramah Anak (RPTRA) dihilangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2017.
Hal ini membuat Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat suara dengan mengatakan bahwa dirinya merasa aneh dengan alasan anggaran yang dimatikan tersebut.
Saat ditemui di Balai Kota, Djarot berkata “Saya kaget itu enggak bisa dieksekusi karena salah nomenklatur, kan aneh, kayak enggak pernah bebasin lahan saja sampai salah masukin nomenklatur,”
Sebelum ini, setiap Wali Kota di DKI Jakarta mendapat jatah Rp50 miliar untuk pembebasan lahan di APBD 2017. Karena anggaran tersebut dimatikan, maka anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah.
Djarot mengaku tak tahu alasan pasti kenapa anggaran tersebut dimatikan. Namun, bisa jadi ada hubungannya dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. “Atau karena ada koordinasi dengan misalnya tim sinkronisasi, saya enggak tahu,” tegas Djarot.
Kendati sudah dimatikan di KUPA 2017, Djarot akan tetap membangun RPTRA yang sudah dianggarkan di APBD 2017. Rencananya ada 100 RPTRA yang menggunakan APBD dan 6 menggunakan dana Coorporate Social Responsibility (CSR).
“Tapi yang jelas dengan cara seperti ini, kita akan fokus betul untuk selesaikan PR RPTRA yang sudah dianggarkan di 2017. Kami sudah dapat kajian akademisnya,” tutup Djarot.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
