Harian IndoJakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengambil langkah-langkah strategis guna menghindari penyelewengan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa yang mencapai Rp 60 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.
Sri Mulyani mengaku akan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.
“Kami akan bekerja dengan berbagai institusi lain, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk akuntabilitas (mengawasi) dana desa. Itu yang pernah disampaikan Presiden,” tegas Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (9/8/2017).
BPKP akan mengawasi proses pengelolaan keuangan desa, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit.
“Untuk internal pemerintah kan dengan BPKP, mereka sudah membangun sistem. BPK sebagai eksternal auditor akan melakukan audit juga terhadap dana desa,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga akan dilibatkan untuk menilai dampak positif dari penggunaan dana desa.
“Pada saat yang sama, dengan adanya feedback itu, pencairan dana desa akan sangat bergantung pada kinerja mereka (desa),” terang Sri Mulyani.
Hingga kini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengakui bahwa dana desa belum menunjukkan dampak yang optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.
“Kalau dilihat itu uang yang sangat banyak dan paling efektif adalah dana desa karena itu benar-benar masuk ke desa langsung. Tapi dilihat dampaknya belum optimal di level itu, di konsumsi maupun investasi,” jelasnya.
Karena itu, Sri Mulyani berharap ke depannya pengelolaan dana desa lebih fokus kepada dampak yang dihasilkan dari penggunaan dana itu, bukan sekedar memanfaatkan dana yang diberikan.
“Sekarang sudah semakin ditata sistemnya. Kalau kemarin konsennya bagaimana uang itu habis, sekarang lebih ke dampaknya sehingga memberi hasil. Apa yang dilakukan Menteri Desa, dan dari banyak program pengembangan komunitas, bisa jadi referensi agar dana desa betul-betul digunakan secara efektif,” tegasnya.
“Setiap tahun desa mendapatkan alokasi uang, sehingga dia harus memiliki kemampuan secara kelembagaan untuk bisa mengelola, menggunakan dana desa, serta menghasilkan dampak yang positif,” pungkasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
