Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Katua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan hal biasa saja dan bukan menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan.
Jokowi juga menjawab kritikan yang dinyatakan oleh SBY dan Prabowo soal kekuasaan yang absolute,yang ditakutkan akan keluar batas dan menjadi abuse of power.
“Tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana,” tegas Jokowi Jokowi usai menghadiri peluncuran Pendidikan Vokasi Industri di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7/2017).
Terkait Perppu Ormas, menurut Jokowi telah dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui DPR.
“Di situ (DPR-red) ada mekanisme yang demokratis. Ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju. Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut. Mutlak, dari mana? Gak ada,” tambah Jokowi.
Justru Jokowi mengaku pihaknya membuka kesempatan kepada siapapun yang tidak setuju dengan Perppu tersebut untuk menempuhnya melalui jalur hukum, yakni dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
“Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali,” tandasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
