Jakarta – Konsep kepemimpinan sebuah negara dalam Islam, atau Khilafah, dijelaskan oleh ahli tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, semua itu tergantung dengan tafsiran masing-masing orang.
Yusril Ihza Mahendra
Pada awak media selepas menghadiri diskusi di Gedung Bukopin, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2017), Yusril Ihza Mahendra yang juga merupakan pengacara Hibut Tahrir Indonesia (HTI) mengatakan, Indonesia sedikit banyaknya sudah menganut sistem khilafah.
“Khilafah itu kan soal tafsiran,” ucapnya.
Dirinya mencontohkan, ulama Nahdlatul Ulama (NU) mengangkat Presiden Sukarno sebagai Waliyyul Amri Ad Dlaruri Bisy Syaukah, atau pemimpin.
Presiden pun dianggap sebagai orang yang berwenang mengurus hal-hal keduniawian, termasuk mengangkat wali hakim, bahkan mengangkat pejabat yang kemudian melantik penghulu, yang berhak menikahkan sepasang muslim.’
“Bukan cuma Bung Karno, Jokowi juga (seorang ulil amri),” lanjutnya.
Apabila setiap orang memiliki persepsi yang berbeda mengenai bentuk kekhilafahan yang ideal, termasuk HTI yang memiliki pemahaman sendiri terkait khilafah, Yusril Ihza Mahendra memandang hal itu sebagai sesuatu yang wajar.
Baca juga: FPI Keberatan Dengan Perppu Ormas, Polri Sindir Ormas Yang Bertingkah Seperti Polisi
“Mengenai interpretasi mereka tentang konsep kenegaraan seperti itu, lumrah saja, kalau misal Pak Tjahjo (Kumolo) (menganggap pemimpin) yang ideal itu Kim Jong Il, sama kayak HTI yang ideal khilafah, ya lumrah saja,” pungkasnya. (Yayan – www.harianindo.com)