Harian IndoJakarta – Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menimbulkan pro dan kontra. Salah satu yang tidak setuju dengan diterbitkannya Perppu tersebut yakni Front Pembela Islam (FPI).
Menurut Juru Bicara FPI, Slamet Maarif, Perppu yang dikeluarkan pemerintah justru menjadi tanda kemunduran bagi demokrasi Indonesia karena untuk membidik dan mengkriminalisasi tokoh-tokoh pergerakan.
Menanggapi hal ini, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menilai sebaliknya. Perppu tersebut dibuat justru untuk melindungi negara dari aktivitas ormas yang kerap menggangu ketenangan masyarakat dan berperilaku selayaknya polisi.
“Sekarang ditanya ke masyarakat senang enggak ada sekelompok masyarakat yang seperti polisi? Tangkap orang, memberhentikan orang begitu saja pasti akan protes,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2017).
“Sementara mereka tidak dilatih dan tidak diberi kewenangan yang sama dengan polisi. Jadi polisi itu susah loh harus pendidikan dulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan,” tambah Setyo.
“Tapi dia (ormas) dengan hanya menggunakan seragam yang bisa dibeli di Pasar Senen sana bisa menangkap orang. Itu sangat tidak adil,” tandasnya.
Karena itu Setyo menilai, Perppu tersebut dikeluarkan untuk melindungi negara dan masyarakat dari ormas yang mengganggu.
“Jadi Perppu ini untuk melindungi negara dan bangsa dari orang-orang yang seperti ini,” pungkasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
