Harian IndoJakarta – CEO Telegram, Pavel Durov, meminta maaf kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pada Minggu (16/7/2017) pagi terkait pengoperasian layanan chat Telegram yang tidak sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia karena memuat konten radikalisme dan terorisme.
Menurut penuturan Rudiantara, Durov selama ini tidak mengetahui bila Kemenkominfo telah berupaya menghubungi Telegram sejak 2016 lalu.
“Saya mengapresiasi respons dari Pavel Durov dan Kominfo akan menindaklanjuti secepatnya dari sisi teknis lebih detil agar SOP bisa segera diimplementasikan,” kata Rudiantara, Minggu (16/7/2017).
Sebelumnya, Durov mengaku tidak mengerti dengan pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenkominfo karena pihaknya tidak pernah mendapat permintaan penghapusan konten maupun komplain dari Kemenkominfo.
Pavel Durov melalui channel resmi Telegram-nya pada Minggu (16/7/2017) menawarkan tiga solusi agar pemerintah Indonesia membatalkan pemblokiran terhadap Telegram.
Ketiga solusi tersebut yakni,
1. Memblokir semua channel publik yang berhubungan dengan terorisme, sesuai laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
2. Menjalin komunikasi personal dengan Menkominfo sehingga ke depannya lebih efisien berhubungan terkait pemberantasan konten terorisme.
3. Telegram sedang membentuk tim moderator khusus yang paham bahasa dan budaya Indonesia. Dengan begitu, laporan-laporan tentang konten berbau terorisme bisa diproses dengan lebih cepat dan akurat.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
