Harian IndoJakarta – Usai rapak kerja bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan yang memakan waktu kurang lebih 6 jam, Komisi VII DPR RI akhirnya menyetujui usulan tambahan alokasi dana untuk subsidi listrik sebesar Rp 7 triliun.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, Jonan mengusulkan agar alokasi untuk subsidi listrik ditambah sebesar Rp 7 triliun menjadi Rp 51,99 triliun, yang semula dalam APBN 2017 sebesar Rp 44,9 triliun.
Dalam kesempatan itu Jonan menerangkan, kenaikan subsidi diperlukan karena adanya kebijakan penundaan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA.
Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dari 23 juta pelanggan listrik 450 VA, ada sekitar 3,7 juta pelanggan yang dinilai mampu dan tidak layak mendapatkan subsidi, namun pemerintah masih menunda untuk mencabutnya, sehingga dibutuhkan dana tambahan untuk penundaan tersebut sebesar Rp 3,58 triliun.
Selain itu, ternyata ada 2,4 juta pelanggan 900 VA yang layak disubsidi tapi tidak masuk dalam data TNP2K. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata ada 6,54 juta pelanggan listrik 900 VA yang masih layak disubsidi. Sedangkan menurut data TNP2K hanya menyebut 4,1 juta dari 22,8 juta pelanggan 900 VA.
Dengan tambahan 2,4 juta pelanggan tersebut maka diperlukan tambahan subsidi sebesar Rp 1,7 triliun.
Faktor yang ketiga yakni adanya kenaikan harga minyak (Indonesian Crude Price/ICP) dan kurs dolar. Dengan perubahan tersebut membuat subsidi listrik harus naik Rp 1,7 triliun.
Dari ketiga faktor di atas maka pemerintah membutuhkan tambahan dana subsidi listrik sebesar Rp 7 triliun.
“Terkait subsidi listrik, Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM menyepakati penambahan sebesar 2,44 juta pelanggan sehingga jumlah pelanggan listrik 900 VA dalam RAPBN-P 2017 yang layak mendapat subsidi sebanyak 6,54 juta pelanggan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, saat membacakan kesimpulan, Senin (10/7/2017).
(samsul arifin – www.harianindo.com)
