Harian IndoJakarta – Pada hari pertama Idul Fitri, Minggu (25/6/2017) Presiden Joko Widodo bertemu dengan para petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Istana Negara.
Berbagai isu terkini dibicarakan pada pertemuan tersebut, diantaranya soal penegakan hukum, serta isu kriminalisasi ulama.
“Kami sangat memahami bahwa pihak rezim tidak merasa melakukan diskriminasi muslim dan non muslim. Kami menyadari Pak Presiden tidak mengkriminalisasi ulama,” ujar Bachtiar saat menggelar konferensi pers di AQL Center, Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017).
Pada kesempatan tersebut, Bachtiar Nasir juga membantah anggapan bahwa pihaknya yang meminta dilakukan pertemuan karena GNPF MUI sudah sejak lama menggagas pertemuan dialog dengan Jokowi.
“Jauh-jauh hari dari 411 ingin berdialog dengan Presiden. Saat 212 kita bertemu Presiden tapi tidak komunikasi, hanya memberikan salam,” tuturnya.
Menurut Bachtiar, komunikasi merupakan kunci utama untuk menyampaikan aspirasi GNPF MUI kepada pemerintah. Untuk hal ini, GNPF MUI juga sempat meminta bantuan Menkopolhukam dan Menteri Agama agar bisa berdialog langsung dengan Jokowi.
“Kan kesannya GNPF ketemu Presiden salah besar. Kami juga sudah bertemu Pak JK, tujuannya akan terjadi dialog,” ujarnya.
“Suasana lebaran cocok dan ini kebutuhan kedua belah pihak untuk dialog. Ini sebuah keniscayaan,” lanjutnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
