Jakarta – Purnomo selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto, dikabarkan akan segera dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

KPK
Purnomo rencananya akan diberhentikan setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah berstatus tersangka. Posisinya yang lowong sebagai ketua DPRD dikhawatirkan memengaruhi kinerja Dewan.
Satu dari empat pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan KPK di Mojokerto adalah Purnomo. Dirinya tertangkap tangan diduga sedang menerima suap sebagai komitmen pengalihan anggaran program pembangunan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
Sementara tiga pejabat lain yang ditangkap, antara lain, Abdullah Fanani dan Umar Faruk, masing-masing wakil ketua DPRD, dan Wiwiet Febryanto, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Mojokerto mengaku telah berkonsultasi dengan pimpinan pusat di Jakarta, yang memutuskan segera memproses pemecatan Purnomo.
Baca juga: Habib Rizieq Serukan Rekonsiliasi atau Revolusi
“PDI Perjuangan segera memproses surat pemecatan tersebut, karena posisi Purnomo sebagai ketua DPRD yang lowong, harus segera diisi agar tidak mengganggu kinerja DPRD Kota Mojokerto, sebagai mitra dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan,” pungkas Ketua PDIP Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati, pada Minggu (18/6/2017).