Citra Sebagai Negara Hukum Telah Dirusak Oleh Aksi Persekusi

‎Jakarta – Aksi persekusi atau sweeping merupakan sebuah tindakan dari masyarakat sipil yang bisa meruntuhkan kekuatan dan wibawa negara di hadapan para korban. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Oleh karena itu, negara harus menindak tegas aksi-aksi seperti itu.

“Siapa pun pelakunya dan sebesar apa pun kekuatan yang mendukungnya, negara wajib merespons aksi persekusi dengan sikap dan tindakan yang tegas dan lugas,” kata Bambang Soesatyo kepada wartawan, Minggu (4/6/2017).

Ia menilai bahwa jika aksi persekusi dan sweeping tidak segera dihentikan, akan terbangun persepsi negatif di benak masyarakat. Pertama, negara akan dicap lemah dan kehilangan wibawa, karena ada orang atau sekumpulan warga sipil yang bisa bertindak semena-mena.

Para korban akan merasa tidak terlindungi oleh negara. Padahal, sebagai negara hukum, negara menggenggam kewenangan mutlak untuk mewujudkan keamanan, serta ketertiban umum dan memberi perlindungan maksimal kepada setiap warga negaranya.

Kedua, masyarakat juga akan berasumsi bahwa di negara ini tidak ada kepastian hukum. Setiap masalah bisa diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa menurut cara dan pilihan tindakan masing-masing, tanpa harus memedulikan hukum formal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau sudah begitu, publik yang awam hukum pun akan berpendapat bahwa klaim Indonesia sebagai negara hukum tak lebih dari pepesan kosong,” katanya.

Ketiga, citra semua institusi dan instrumen penegak hukum akan buruk di mata publik. Tak hanya bercitra buruk saja, melainkan masyarakat juga akan menilai institusi penegak hukum lemah karena tidak mampu melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik.

Baca Juga : Bila Visa Habis Masa Berlaku, Habib Rizieq Bisa Dideportasi

“Tidak mampu menangkal tindakan semena-mena yang dilakukan oknum atau sekumpulan orang,” ujar politikus Partai Golkar itu.

(bimbim – www.harianindo.com)