Jakarta – Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sempat menyebut ada satu tokoh nasional yang seorang mantan ketua umum salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) besar, berteriak-teriak anti Pancasila dalam sebuah acara beberapa waktu silam.
Padahal, lanjutnya, tokoh tersebut saat ini menjabat komisaris salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga dulu pernah menjabat sebagai salah seorang menteri.
“Bayangkan, ada tokoh nasional Komisaris salah satu BUMN, mantan ketua umum sebuah ormas besar berteriak anti-Pancasila. Ia juga menyebut Indonesia akan menjadi negara Islam, bayangkan tokoh nasional berteriak-teriak dengan seenaknya,” ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (22/5/2017).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa pemerintah tentu tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan pemerintah akan menggebuk siapa pun yang merongrong Pancasila dan UUD 1945.
“Presiden menyatakan gebuk, dalam pengartian mengambil sikap siapa kawan siapa lawan. Baik terhadap perorangan, golongan, ormas, maupun kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan yang ingin merusak NKRI. Kemudian juga terhadap pihak yang ingin merobek kebinekaan,” ucap Tjahjo.
Mantan anggota DPR tersebut melanjutkan bahwa sikap presiden tersebut perlu diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian keutuhan NKRI bisa tetap terjaga dengan baik. Namun tentunya hal tersebut dijalankan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Akan tetapi, Tjahjo enggan menyebutkan siapa tokoh yang dimaksud. Namun beberapa waktu lalu pernyataan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault sempat viral di media sosial, ketika menghadiri acara HTI pada 2013. Isinya, tentang mendirikan khilafah di Indonesia. Adhyaksa diketahui saat ini menjabat Komisari BRI dan juga mantan Ketua Umum KNPI.
Baca Juga : Pansus RUU Pemilu Dikabarkan Segera Lakukan Rapat Internal
Terkait tudingan itu, Adhyaksa dengan tegas membantahnya. Ia menyebut khilafah Islamiyah yang dimaksud dalam video tersebut adalah khilafah islamiyah yang rosyidah. Bukan khilafah yang berarti meniadakan negara, bukan khilafah versi Hizbut Tahrir, apalagi ISIS dan sebagainya.
(bimbim – www.harianindo.com)