Jakarta – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan menolak anggapan bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hanyalah sebuah gerakan dakwah semata. Menurut Budi Gunawan, apa yang dilakukan oleh HTI merupakan gerakan politik.
“HTI bukan gerakan dakwah, tapi gerakan politik,” tegas Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/5/2017).
Menurut Budi Gunawan, HTI merupakan gerakan trans nasional yang bertujuan untuk mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila menjadi sistem khilafah. Sebelumnya, HTI juga dilarang di banyak negara, termasuk Arab Saudi, Malaysia, dan Pakistan.
“Baik negara-negara demokrasi, negara Islam maupun negara yang berpenduduk mayoritas muslim, antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia dan Pakistan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa Polri akan memberikan sejumlah data dari kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Faktanya, baik melalui pernyataan, kegiatan mereka sudah kami kantongi. Selain itu ada banyak aduan dari masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang menolak kehadiran HTI,” kata Tito Karnavian.
Tudingan pemerintah yang menganggap HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD1945 mendapatkan penolakan keras dari HTI. Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengatakan bahwa tidak ada langkah persuasif dari pemerintah sebelum mengambil keputusan untuk membubarkan HTI.
“Selama 20 tahun lebih berdiri tidak ada kasus hukum yang menyeret HTI,” tutur Ismail.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
