Harian IndoJakarta – Terkait dengan masifnya gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kerap mengusung konsep khilafah, membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara. Tito mengungkapkan bahwa konsep khilafah yang diusung oleh HTI tersebut bertentangan dengan ideologi Indonesia yakni pancasila.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian
“Kalau seandainya itu dilakukan, khilafah ya itu bertentangan dengan ideologi pancasila. Kalau buat ideologi khilafah apa bisa pancasila,” kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Agenda HTI beberapa hari terakhir di sejumlah daerah yang ada di Indonesia pun batal digelar. Pasalnya, pihak kepolisian tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP). Tanpa adanya STTP tersebut, acara yang digelar oleh sekelompok masyarakat itu dianggap tidak berizin sehingga polisi memiliki kewenangan untuk membubarkan acara tersebut.
Agenda HTI yang batal digelar adalah, ketika HTI mengangkat tema ‘khilafah kewajiban syar’i jalan kebangkitan umum’ dan rencananya bakal digelar di Jakarta pada Minggu (23/4/2017) silam. Disamping itu, jenderal bintang empat tersebut menjelaskan alasannya tidak mengeluarkan STTP untuk acara tersebut.
“Kita memang tidak keluarkan izin STTP nya, karena banyak potensi konfliknya, jadi lebih baik kita larang,” ujar Tito.
“Karena banyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti,” ucap dia.
Gerakan HTI tersebut sendiri kerap dilarang oleh sejumlah ormas. Ormas yang melarang di antaranya adalah GP Ansor dan Banser NU. Tito menganggap bahwa HTI bertolak belakang dengan NKRI. Tito juga mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) terkait dengan hal tersebut.
Baca Juga : Tak Punya Pekerjaan, Buni Yani Disumbang Rp 23 Juta
“Polisi kan tugasnya untuk mencegah konflik maka janganlah digelar acara itu,” kata Tito.
“Sedang dibicarakan di Polhukam,” pungkas Tito.
(bimbim – www.harianindo.com)
