Jakarta – Terkait dengan rencana calon Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin merekrut anak-anak putus sekolah sebagai pekerja harian lepas (PHL), Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku tidak sepakat. Anies menyampaikan ketidaksetujuan tersebut ketika Ahok memaparkan rencana mempekerjakan anak usia 16-18 tahun tersebut masuk ke instansi pemerintah.
Debat Pamungkus Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua
Setelah bekerja dalam instansi pemerintah, Ahok mengatakan akan memberikan sertifikat kompetensi. Sertifikat tersebut nantinya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di sektor swasta. Akan tetapi, anggapan tersebut disanggah oleh Anies dalam acara debat pilkada DKI putaran kedua, Rabu malam, (12/4/2017).
“Kami (justru) akan gerakkan sektor swasta dan civil society untuk terlibat dalam program kami. Jadi semata-mata tidak mengandalkan pemerintah daerah,” ujar Anies. Menurut Anies, sektor swasta jumlahnya sangat besar di Jakarta sehingga harus dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI.
Menurut Anies, dengan adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan warga Jakarta diberi pelatihan khusus, dan ditambah adanya sektor swasta, anak-anak putus sekolah itu bisa berinteraksi lebih luas daripada sekadar berinteraksi dengan pemerintah.
Jawaban Anies tersebut ternyata membingungkan Ahok. Pasalnya, Ahok menilai bahwa beberapa programnya yang melibatkan pihak swasta justru sering disebut membela pengusaha. Ahok menjelaskan bahwa sertifikat yang diterima oleh anak-anak putus sekolah tersebut nantinya bisa membantu pihak swasta merekrut tenaga kerja yang sudah dilatih selama menjadi PHL.
“Kalau mereka bekerja di swasta dengan sertifikat, gajinya bisa tiga kali UMP (upah minimum provinsi). Jadi pola kami begitu. Justru kami lakukan apa yang tidak bisa dilakukan swasta,” katanya.
Lantas, Anies menanggapi lagi dengan menuturkan bahwa tetap akan melibatkan pihak swasta melalui pendekatan berbeda. Anies menuding bahwa Ahok hanya dekat dengan beberapa perusahaan swasta. Anies berjanji akan membuat konsorsium pengelolaan corporate social responsibility (CSR) di Jakarta. Dengan begitu, semua perusahaan akan bisa memiliki akses yang sama.
Baca Juga : Jelang Paskah, GP Ansor Siap Jaga Gereja
“Tidak hanya perusahaan yang dekat dengan gubernur dan wakil gubernur. Karena itu, setiap proyek hanya muncul nama yang tidak kenal karena yang punya akses bukan hanya yang besar,” ujarnya.
(bimbim – www.harianindo.com)
Ngga usah bingunh Pak Ahok, Kan kalo via anak sekolah aktif database jelas.. TAPI kalo yg sdh putus sekolah Mau daat database dari mana.. ITU YG KUTUNGGU… hehehehe.