Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah nampaknya memiliki pandangan yang berbeda terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menilai sah-sah saja jika swasta membangun infrastruktur di DKI Jakarta yang nantinya akan dihibahkan kepada pemerintah provinsi.
Hal tersebut Ahok sampaikan saat tampil dalam acara debat di program ‘Mata Najwa’, yang disiarkan Metro TV pada Senin (27/3/2017) lalu.
“Di dalam pemerintahan wajar saja, swasta membangun kemudian dihibahkan ke negara. Yang salah kalau saya minta duit untuk pribadi. Kalau dia (swasta) bangun dulu kemudian dinilai dan dimasukkan ke dalam catatan aset, saya nggak ngerti disebut pelanggaran,” tutur pasangan urut dua itu.
Fahri mengaku kaget dan mengkritik konsep Ahok soal pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber di luar APBD. Fahri menyebut dana kontribusi yang dikenakan Pemprov DKI kepada pengembang itu sebagai dana nonbudgeter.
“Baru nonton debat PilgubDKI (Mata Najwa). Wah bahaya konsep Basuki soal pembiayaan #NonBudgeter,” kata Fahri melalui akun Twitternya, @fahrihamzah, Kamis (30/3).
Menurut Fahri, Ahok tidak paham mengenai pembiayaan atau anggaran belanja untuk publik tidak mengenal sumber pembiayaan non-APBD atau APBN. Dia mengaku bisa menyebutkan pasal demi pasal yang dilanggar Ahok terkait dengan penggunaan dana nonbudgeter tersebut.
Dalam sistem anggaran publik, tambahnya, tidak boleh ada satu seperserpun dana yang diterima atau dibelanjakan oleh pemerintah daerah tanpa melalui proses politik di DPRD.
Baca juga: Formappi Dukung KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Fadli Zon dan Fahri Hamzah di Kasus Suap Pajak
“Mungkin ini bisa saja kita katakan sukses membuat perusahaan swasta bangun daerah, tapi tanpa pembahasan di DPRD, ada kemungkinan untuk terima dana lebih,” ujar Fahri. (Rere – www.harianindo.com)