Harian IndoJakarta – Kandidat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memaparkan program uang muka atau down payment (DP) 0 persen atau 0 rupiah.
Pembangunan Rumah
Pada acara debat yang diadakan di salah televisi swasta, Senin (27/3/2017) malam, Anies menegaskan program tersebut tidak membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membayar seluruh pembelian rumah oleh masyarakat, melainkan hanya DP-nya saja.
“Kalau harga rumah Rp 350 juta maka masyarakat DKI Jakarta harus bayar DP Rp 52 juta dan itu yang mau kami hilangkan, kami ringankan,” ujar Anies.
Meski demikian, menurut pengamat perumahan yang juga Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, DP 0 Persen tidak jelas.
Disamping itu, DP 0 Persen juga belum bisa dibilang program perumahan, melainkan hanya gimmick yang mencitrakan ingin meringankan cicilan rumah.
Jika tidak jelas programnya seperti apa, menurut Jehansyah sangat berbahaya kalau diterapkan, karena bisa seperti cek kosong.
“Bisa saja jatuh jadi subsidi penuh yang berpotensi membangkrutkan Jakarta, atau mengelabuhi masyarakat yang ternyata misalnya itu bukan program rumah hak milik (SHM),” tutur Jehansyah kepada awak media, Rabu (29/3/2017).
Jehansyah menjelaskan, dari sisi pembiayaan perumahan saja, DP 0 persen ini konsepnya masih mengawang-awang. Sumber pembiayaan subsidi itu harus dari dana jangka panjang.
Baca juga: Penerimaan Amnesti Pajak Capai Rp 123,4 Triliun
“Nah ini dari mana sumber dananya? Karena kalau pakai sumber dana komersial pastilah merugikan bank dan mengancam prudensial bank,” ujarnya. (Yayan – www.harianindo.com)
