Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik hingga kini masih belum juga menerima berkas pendaftaran pendirian FPI (Front Pembela Islam) cabang Gresik. Padahal, santer kabarnya FPI berencana mendirikan markas di kota santri Gresik.
FPI
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kesbangpol Pemkab Gresik Choirul Anam, Sabtu (11/3/2017). Menurutnya, FPI akan kesulitan membuka cabang di Gresik. Pasalnya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan ormas (organisasi masyarakat) FPI.
“Syarat yang terpenting untuk mendirikan FPI di Gresik, yaitu mendapatkan izin mulai dari RT, RW, sampai tingkat desa atau kelurahan. Bahkan, masyarakat sekitar juga harus menyetujui atau tidak keberatan dengan adanya Markas FPI yang ada di wilayahnya,” tukas mantan camat dan Inspektorat Pemkab Gresik tersebut.
Tak berhenti sampai di situ, meski FPI belum mendaftar di Kesbangpol, namun sejumlah Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di wilayah Gresik sudah banyak yang menyampaikan keberatan alias tidak setuju terkait rencana berdirinya FPI di Gresik.
“Banyak kalangan kiai dan ulama Gresik tidak bisa menerima jika FPI membuka cabang di Gresik,” tandasnya.
Pernyataan senada juga dilontarkan salah satu tokoh NU (Nahdlatul Ulama) Gresik, HM Khozin. Pihaknya dengan tegas menolak rencana berdirinya FPI di Kabupaten Gresik.
Pasalnya, tidak dapat dipungkiri, selama ini aktivitas mereka (FPI,Red) sering menimbulkan kontraversi.
“Gresik itu sudah kondusif, jangan sampai karena munculnya FPI membuat Kabupaten Gresik gaduh dan menjadi tidak kondusif,” sebut Bendahara Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Bakuppi (Badan Kerjasama Ulama dan Pondok Pesantren Indonesia) tersebut.
Lebih lanjut Khozin menjelaskann, rencana berdirinya FPI di Kabupaten Gresik sangat rentan menimbulkan polemik. Hal ini tampak jelas, karena sejumlah elemen masyarakat berupaya keras menghalang-halangi berdirinya FPI di Gresik.
“Karena itu, jangan sampai dengan munculnya FPI di Kabupaten Gresik akan memunculkan perbedaan yang justru menimbulkan persoalan baru. Apalagi, Gresik adalah kota santri dan industri. Di sana banyak bertebaran industri. Mereka butuh ketenangan dalam beraktivitas,” tegas tokoh NU yang juga merupakan seorang pengusaha tersebut.
Sementara itu, AKBP Boro Windu Danandito selaku Kapolres Gresik pernah menyampaikan, pada prinsipnya, pihak kepolisian tidak mempersoalkan masuknya FPI di Kabupaten Gresik.Tetapi, tetap harus memperhatikan respon masyarakat. Untuk itu, pihaknya menyerahkan hal ini kepada masyarakat dan Pemkab Gresik.
Baca juga: KH Suaidi : “Mereka Menganggap Orang Yang Berbeda Dengan Golongannya Sebagai Kafir”
“Jika keberadaan FPI bikin Gresik tidak kondusif atau gaduh, ya lebih baik tidak perlu. Namun, jika masyarakat dan pemerintah tidak mempersoalkan, ya monggo. Semuanya kami serahkan kepada masyarakat dan pemerintah,” tegas Boro Windu. (Yayan – www.harianindo.com)
