Jakarta – Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) belum lama ini mengungkapkan masalah sosial di Tanah Air. Dia mengungkapkan bahwa kesenjangan atau ketidakadilan masih di bidang sosial hingga kini menjadi masalah utama di tanah air.
Menurut dia, jika ketidakadilan ini terus dibiarkan bisa menjadi pemicu konflik horizontal. Sepuluh dari 15 konflik yang memakan korban jiwa lebih dari seribu orang terjadi karena ketidakadilan. JK mengungkapkan, masih ada kesenjangan antara orang kaya dan miskin yang terlalu jauh.
Menurut dia, Indonesia berada di urutan ketiga setelah Rusia dan Thailand sebagai negara dengan kesenjangan tertinggi. Yang berbahaya, kesenjangan atau ketidakadilan itu bisa memicu konflik sosial dengan korban ribuan orang seperti di Aceh.
”Di Aceh bukan masalah agama. Ini masalah Aceh kaya, tapi kekayaan Aceh tidak dinikmati di Aceh sebanyak banyaknya. Sama daerah lain,” ujar JK di Jakarta pada Rabu (8/3/2017).
Selain di Aceh, konflik juga pernah terjadi di Poso sekitar 3.000 orang tewas dan di Ambon ada 5.000 orang jadi korban jiwa. Kesenjangan atau ketimpangan itu dinilai dengan Gini Ratio yang punya skor 0 hingga 1.
Untuk mengatasi kesenjangan itu, tidak bisa diselesaikan hanya membuat peraturan mulai undang-undang, keputusan presiden (kepres), hingga peraturan daerah.
Baca juga: Inilah Alasan GP Ansor Desak Pemerintah Stop Perundingan dengan Freeport
JK menyatakan, Indonesia sudah begitu banyak peraturan. Bahkan, dalam pembuatan teknis aturan juga tidak efisien dan cenderung berbelit-belit.
”Kalau di Amerika Serikat, Trump (Presiden Donald Trump) menandatangani executive order yang kita di sini namanya Kepres itu satu halaman. Kita bisa bisa 20 sampai 23 halaman,” ujarnya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)