Anies Sebutkan Pasal Terkait Rumah 0 Rupiah

Jakarta – Agus Martowardojo selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) menyebut jika program uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk kredit rumah yang jadi program unggulan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan serta Sandiaga Salahuddin Uno, telah menyalahi aturan.

Meski demikian, Anies menepisnya dan menyebut jika Agus sudah salah persepsi. Sebab yang dimaksudnya bukan DP nol persen, tapi DP nol rupiah.

“Bukan nol persen, enggak ada DP nol persen. DP nol rupiah, Kalau DP nol persen enggak boleh,” ujar Anies usai jenguk istri patwalnya selama Pilkada, yang baru melahirkan di RS. Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (17/2/2017).

Anies juga menambahkan, selama ini, yang menjadi kesulitan warga adalah membayar DP yang nilainya cukup besar secara langsung diawal atau dimuka sesuai ketentuan jumlah yang ditentukan.

Anies pun mengatakan, konsep program DP nol rupiah ini berbeda, yakni tidak membayar DP secara langsung saat pertama. Namun, pemohon kredit rumah harus melalui tahapan menabung selama 6 bulan di Bank DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan pihak pemohon dengan bank (atau nilai rumah yang mau dikreditkan). Anies pun menegaskan bahwa bunga cicilan kreditnya tetap ada dan sesuai aturan.

“Bukan nol persen tapi enggak bayar, nol rupiah, atau tanpa DP. Persen itu kalau ada cicilan. Cicilannya berapa persen. Kalau DP ada bunganya dong. Nol rupiah tanpa DP,” tegasnya.

Anies pun mengklaim konsep itu sudah dikerjakan sejumlah pengembang. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan yang paling terpenting bukan persoalan DP nol persen atau tidak, tapi lebih kepada tujuan untuk memberikan solusi bagi warga, terkait permasalahan yang sudah lama dihadapi itu.

Baca juga: Gubernur BI Menolak Rumah DP 0 Persen, Ini Reaksi Anies

“Karena kenyataannya warga Jakarta sekarang banyak yang enggak memiliki rumah. Masa gubernurnya cuma berpangku tangan. Enggak boleh. Kok urusan lain bisa bikin terobosan dan urusan ini enggak bisa bikin terobosan. Kenapa? Bukannya ini hajat hidup orang banyak, apakah khawatir dengan pengembang? Kalau enggak khawatir dengan pengembang ya jalankan ini,” tegas Anies. (Yayan – www.harianindo.com)