Jakarta – DPRD DKI Jakarta seharusnya akan menggelar rapat dengan Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat ini, namun rapat tersebut mendapat penolakan dari sejumlah fraksi DPRD. Penolakan tersebut diinisiasi oleh fraksi Partai Gerindra, yang merasa janggal karena Basuki Tjahaja Purnama aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal saat ini masih menyandang status terdakwa dugaan kasus penistaan agama.
Menanggapi hal tersebut. Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Mohamad Ongen Sangai, merasa geram dengan rencana beberapa fraksi untuk memboikot rapat dengan Ahok. Menurutnya sikap tersebut bukanlah pendidikan politik yang baik kepada seluruh warga Jakarta.
Ongen menambahkan, seharusnya perwakilan rakyat menjaga kondusifitas, bukannya membuat situasi semakin gaduh. Jangan hanya karena beda pilihan pada Pilkada, warga yang menjadi korban.
“Jangan buat gaduh lah. Kasihan rakyat. Orang mau kerja kok dihalangi. Ini tidak main-main,” ujar Ongen saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (17/2) siang.
Baca juga:
Kadis Tata Air DKI Sindir Teori Anies Dalam Mengatasi Banjir di Jakarta
Terkait status Ahok yang menjadi terdakwa dugaan kasus penistaan agama, Ongen menjelaskan bahwa hal tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memutuskan sesuai aturan, sehingga mantan bupati Belitung Timur itu tetap dapat menempati posisi gubernur hingga masa jabatannya usai. (Bimbim – www.harianindo.com)