Harian IndoJakarta – Seorang pekerja pembuat kursi makan di salah satu industri rumahan asal di Kelurahan Kali Bajeng, Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (6/2/2017). Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi wilayah Jawa dan Sumatera.
Pekerja kursi rumahan
Pendapatan per kapita orang Indonesia naik 6,2 persen pada 2016 dibanding tahun sebelumnya.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata orang Indonesia pada 2016 mencapai Rp47,96 juta setahun. Pada tahun sebelumnya, pendapatan itu mencapai Rp45,14 juta.
Baca juga : PDIP Soroti Isu PKI Yang Digunakan Untuk Memecah Belah
Angka ini didasarkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada 2016 yang mencapai Rp12.406,8 triliun.
Sedangkan Ekonomi Indonesia pada 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen.
Menurut Kepala BPS Suharyanto, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen.
Sektor keuangan tumbuh paling besar karena dampak pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga jasa perantara keuangan. Selain itu disokong pertumbuhan pendapatan operasional lembaga pembiayaan.
Dari sisi pemerataan, struktur ekonomi Indonesia secara masih didominasi wilayah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03 persen, dan Pulau Kalimantan 7,85 persen. Daerah lain, tak lebih dari 6,04 persen.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui target ini meleset dari perkiraannya yang mencapai 5,1 persen.
Darmin menunjuk belanja pemerintah pada kuartal IV 2016 yang lebih rendah dari periode yang sama 2015 sebagai penyebab.
Terlebih, sempat ada pemotongan anggaran pemerintah yang berkontribusi mengerem laju pertumbuhan ekonomi.
Darmin menyebut tantangan tahun ini adalah menjaga inflasi. Apalagi pemerintah menurutnya masih fokus kepada konsumsi masyarakat sebagai motor pertumbuhan ekonomi layaknya di banyak negara berkembang.
“Kami akan banyak sibuk di urusan inflasi,” katanya.
Menurut Suharyanto, pemerintah memiliki tugas berat menjaga inflasi pada tahun ini. Sebab sejumlah harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) sudah terlanjur dinaikkan.
“Saya sebut tantangan inflasi 2017 berat,” ujar Suharyanto.
Inflasi Januari 2017 didorong oleh kenaikan pengeluaran di sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai 2,35 persen.
Andil terdapat inflasi Januari mencapai 0,43 persen. Penyumbang terbesarnya yaitu kenaikan biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang memiliki andil 0,23 persen, tarif pulsa 0,14 persen, dan harga BBM 0,08 persen.
Sektor lain yang ikut mengerek inflasi Januari yaitu kenaikan pengeluaran di sektor perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,09 persen.
Pada 2016 lalu, BPS mencatat inflasi mencapai 3,02 persen, alias yang terendah sejak 2010.
Tahun ini, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah membuat asumsi inflasi tidak lebih dari 4,0 persen. (bimbim – www.harianindo.com)
