Harian IndoJakarta – Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksaan Pilkada 2017 mewaspadai dengan beredarnya KTP Elektronik (E-KTP) palsu menjelang pemungutan suara. Sebab itu, pihaknya, melalui Ditjen Dukcapil telah membuat sistem untuk mendeteksi upaya kecurangan dalam kontestasi Pilkada 2017 di 101 daerah.
Contoh E-KTP
Zudan Arif Fakhrulloh selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri mengatakan, memang banyak oknum yang berusaha mendapat perolehan suara di pilkada dengan cara tak lazim. Seperti yang sedang terjadi sekarang ini adalah pemalsuan data E-KTP dengan cara memakai data orang lain.
“Isu ini sedang digoreng. Ada KTP Elektronik dengan foto sama namun datanya berbeda-beda. Ini bukan KTP ganda tapi pemalsuan,” kata Zudan, Senin (6/2/2017).
Baca juga : Anies-Sandi Lakukan Pertemuan Dengan Ical Selama 2 Jam Hingga Larut Malam
Menurut Zudan, bila hal semacam ini terjadi saat pemungutan suara, petugas dukcapil di daerah tetap bekerja. Dan jika panitia pemilu ada yang mencurigai pemalsuan data pemilih, maka panitia bisa langsung berkordinasi dengan petugas Dukcapil tersebut.
“Tanggal 15 Februari nanti Dinas Dukcapil masuk kerja walaupun statusnya libur Pilkada. Ini untuk melayani yang perlu surat keterangan atau mau cek NIK,” kata Zudan.
E-KTP palsu yang dicurigai, lanjut dia, bisa langsung difoto dan kirim lewat ke nomor WhatsApp Dukcapil setempat. “Dalam waktu kira-kira dua menit sudah dapat jawabannya. Hal ini memang perlu diantisipasi karena modus ini kerap kali terulang jelang pilkada,” kata Zudan.
Dia juga menerangkan, dari pihak Dukcapil Kemendagri sudah berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait kesiapan Kemendagri antisipasi hal ini. Ia juga berharap, KPU bisa gunakan ‘card reader’ untuk mendeteksi penyalahgunaan data E-KTP ini.
“Bisa gunakan Pilkada DKI ini sebagai pilot project,” kata Zudan.
(Bimbim – www.harianindo.com)
