Harian IndoJakarta – Partai Demokrat mengusulkan soal penggunaan hak angket atas dugaan penyadapan terhadap Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua MUI Ma’uf Amin ternyata tak berjalan mulus. Sejumlah partai telah menyatakan menolak usulan tersebut, seperti PDIP, NasDem hingga Hanura.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menghargai sikap fraksi partai yang menolak menggunakan hak angket penyadapan terhadap percakapan SBY dan Ma’ruf.
Baca Juga : Prabowo Ungkap Syarat Jika Pendukung Anies-Sandi Ingin Dirinya Jadi Presiden
“Kami menghargai perbedaan arah pandang, itu pasti di manapun akan ada,” kata Didik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (3/2).
Didik menegaskan, tujuan hak angket itu adalah memastikan lembaga negara dan penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan pihak tertentu. Untuk itu, angket diajukan karena merupakan hak tiap fraksi partai di DPR termasuk Demokrat.
“Menjadi bagian kami di DPR untuk terus bersama-sama mengeluarkan semangat dan harapan Pak SBY agar setiap aparat negara yang punya kewenangan dipastikan tidak dipergunakan untuk kepentingan di luar apa yang menjadi kewenangan mereka,” tegasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat ini memastikan, usulan hak angket bukan hanya emosional belaka. Melainkan, menjaga hak-hak fraksi di DPR untuk mengawasi kinerja lembaga negara dan penegak hukum.
“Jadi upaya kami di Demokrat untuk memberikan rasionalisasi yang basisnya bukan hanya sekedar emosional kecil, kita ingin memastikan tujuannya menjaga hak-hak mereka tanpa harus melegitimasi kewenangan lembaga negara kita,” pungkasnya.
Seperti diketahui, partai pendukung pemerintah seperti PDIP, NasDem, Hanura tegas menolak usulan hak anget. Sementara Gerindra, PAN dan PKS masih pikir-pikir ingin gunakan hak anggota DPR tersebut.
(Bimbim – www.harianindo.com)
