Harian IndoJakarta – Pemerintah mengklaim bahwa tidak ada satu pun pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diambil alih oleh asing.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
“Tidak ada pulau diambil alih asing, siapa yang bilang, enggak ada,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Rabu (18/1/2017).
Pemerintah justru akan mendaftarkan pulau-pulau yang belum diberi nama ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Susi menjelaskan, sekitar 1.106 pulau yang sudah siap didaftarkan ke PBB, sedangkan pulau yang belum siap didaftarkan berjumlah lebih dari 2.800 pulau.
“Kemudian ada 111 pulau terdepan atau terluar yang akan kita sertifikatkan segera supaya tidak diambil oleh siapapun juga itu,” katanya.
Pulau-pulau tersebut, kata Susi, nantinya akan dibuka investasi baik untuk dalam negeri ataupun asing sehingga memungkinkan bagi siapa saja untuk membuka resort, investasi pertanian, perikanan.
Baca juga: Kerap Dituduh, Ahok Bantah dengan Sampaikan Visi Misi
“Tetapi kalau pulau itu kan sifatnya ada ketentuannya juga. Kalau misalnya pulau itu 100 hektare yang boleh dikelola bukan dimiliki ya, dikelola,” katanya.
Meski demikian, Susi juga menegaskan bahwa pulau-pulau kecil itu nantinya tidak diperbolehkan adanya sertifikat hak milik, namun hanya diperbolehkan untuk hak guna pakai, hak guna lahan, dan hak guna bangunan.
“Maksimum pengelolaannya 70 persen dari wilayah pulau, yang 30 persen tetap dalam penguasaan pengelolaan negara. Dari yang 70 persen harus disediakan juga 30 persen lahan hijau atau akses publik,” katanya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
