Harian IndoJakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk oleh Pemerintah guna menjadi amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH merupakan salah satu dari struktur Kementerian Agama.
Hal tersebut seperti yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. Namun, Sekjen Kemenag Nur Syam tetap menyatakan bahwa dalam sertifikasi halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki peran penting.
“Peran MUI sangat besar karena fatwa datang dari MUI. Pemerintah hanya memfasilitasi pendaftaran dan fasilitasi mengeluarkan sertifikat. Itu saja,” katanya, Ahad (20/11).
Menurut Nur Syam, proses sertifikasi halal, awalnya BPJPH melakukan pemeriksaan data usulan dari industry terlebih dahulu. Nantinya, data usulan sertifikasi halal sebuah produk yang tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pengusul oleh BPJPH. Namun, apbila datanya telah lengkap, maka selanjutnya akan diteruskan kapada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Baca Juga : Berkunjung Ke Rumah Warga, Anies Disuguhi Jengkol
“Hasil pemeriksaan LPH, akan kita serahkan ke MUI. Dari sinilah kemudian fatwa halal didapatkan. Jika produknya dinyatakan halal, MUI akan mengeluarkan fatwa halal,” kata Nur Syam.
“Jadi, fatwa halal tetap MUI. MUI yang mengeluarkan secara tertulis suatu produk dinyatakan halal. Dari MUI diserahkan ke BPJPH untuk kemudian dikeluarkan sertifikasi halal-nya,” tambahnya.
(bimbim – www.harianindo.com)
