Jakarta – Aksi unjuk rasa susulan akan kembali digelar oleh sejumlah ormas keagamaan pada 25 November 2016 dan 2 Desember 2016. Aksi tersebut tetap menuntut penuntasan kasus Ahok. Namun, aksi itu juga dikabarkan memiliki maksud tujuan lainnya yakni ingin melengserkan Presiden Jokowi.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian lantas menanggapi kabar tersebut. Tito mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyikapi setiap aksi demonstrasi guna tidak ditunggangi oleh pihak lain yang ingin memecah belah persatuan. Meski tidak ada yang melarang dalam menggelar unjuk rasa, namun aksi demo susulan diharapkan tidak perlu terjadi.
“Kita minta tolong lebih cerdas melihat fenomena demonstrasi. Demonstrasi adalah hak warga negara. Tapi tolong, kalau sudah terlalu banyak jumlahnya itu sulit dikontrol. Termasuk oleh pimpinan demo. Itu sulit dikontrol. Apalagi kalau ada pihak ketiga yang mengambil kesempatan untuk itu,” tegas Tito di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).
Para massa tersebut harusnya tidak perlu kembali menggelar aksi unjuk rasa apabila mereka percaya dan menyerahkan semua proses hukum yang tengah dijalankan oleh kepolisian. Oleh sebab itu, Tito mengimbau masyarakat untuk percaya karena dia menjamin bakal segera menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat nama Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Kalau ini murni untuk menuntut kasus Ahok, saya kira sudah sangat jelas dan tegas, saya sebagai Kapolri memberikan jaminan atas keseriusan penyidikan atas kasus ini. kita selesaikan secepat mungkin,” katanya.
Baca Juga : Warga Pademangan Rela Menunggu 3 Jam Hanya Untuk Bertemu Ahok
“Kalau ada isu alasan tidak percaya kepada Kepolisian, saya pikir masyarakat saya rasa sudah cerdas. Jangan anarkis, kasihan masyarakat indonesia, kasihan masyarakat jakarta. Otomatis juga pembangunan enggak jalan,” ucapnya.
(bimbim – www.harianindo.com)