Jakarta – Kasus penistaan agama memang sudah menjadi viral. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Karena itu, pihaknya bersama Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonenesia (MUI) melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Acara tersebut terselenggara pada Selasa siang (1/11/2016).
Menurut dia, dalam pertemuan tersebut seluruh tokoh agama meminta proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama harus berjalan dengan adil.
“Singkatnya, semua tokoh agama menyampaikan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil dan berkeadilan, bahkan Pak Haedar (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) menyampaikan sengketa publik bisa memperoleh titik moderat bila jalur hukum dilakukan dengan adil, dan kami fokus pada bagian itu,” ujarnya, Selasa (1/11/2016).
Meski begitu, kata Dahnil, Haedar menyampaikan pesan penting agar Jokowi menularkan keteladanan kepada para kepala daerah seluruh Indonesia agar tidak asal ucap dan tidak ceroboh dalam menggunakan kata-kata. Dahnil mengatakan dalam kesempatan itu Jokowi memastikan tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum.
“Kalau tidak berjalan dengan baik baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan sebagai Presiden dan gubernur saja,” katanya menirukan ucapan Jokowi.
Baca juga: Puluhan Ribuan Aparat Gabungan Polri-TNI Bakal Amankan Demo 4 November
Dahnil pun sempat menyampaikan pertanyaan, kritik, dan sarannya kepada Jokowi. Pertama, dia mempertanyakan alasan Jokowi hanya mengundang tokoh agama dari Muhammadiyah, NU, dan MUI.
Pertanyaan tersebut muncul lantaran ada kesan bahwa Jokowi sedang memecah belah umat Islam. Dahnil menduga di luar sana pasti berkembang perspektif bahwa ketiga lembaga tersebut sudah dikangkangi Presiden sehingga tidak bisa bersikap obyektif lagi. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
