Harian IndoJakarta – Belakangan ini beredar Isu mengenai hilangnya dokumen tim pencari fakta (TPF) terkait dengan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Hal tersebut lantas Presiden Jokowi memerintahkan kepada Jaksa Agung M. Prasetyo untuk mencari dokumen tersebut. Prasetyo menyatakan akan menghadap SBY untuk menanyakan hal tersebut guna menindaklanjuti hal itu. Pasalnya, TPF tersebut memang dibentuk ketika SBY masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Menanggapi hal itu, SBY justru menyatakan bahwa masalah dokumen TPF Munir ini bernuansa politik. Hal tersebut disampaikan oleh SBY melalui akun Twitternya. Ia pun mengaku telah siap memberi penjelasan dalam dua minggu terakhir ini. Dikabarkan bahwa dalam dalam 2-3 hari ini, Ketua Umum Partai Demokrat itu akan menyampaikannya. Mengenai hal itu, mantan kader Demokrat, Tridianto menilai, soal Munir merupakan kasus lama. Dia mengungkapkan, semenjak SBY menjadi Presiden selama 10 tahun, kasus itu masih belum diselesaikan.
“Seingat saya, Pak SBY waktu itu janji menuntaskan. Tapi ternyata tidak bisa atau mungkin juga tidak mau,” kata eks kader Demokrat ini kepada VIVA.co.id, Senin, 24 Oktober 2016.
Tri mengaku bahwa dirinya melihat motif politik di balik rencana SBY untuk memberi penjelasan tersebut. Hal tersebut dinilainya karena situasi jelang Pilkada Serentak 2017. Hanya saja klarifikasi apapun yang dikatakan SBY tidak bisa membantah fakta bahwa di masa kepemimpinannya, SBY tidak dapat memenuhi janjinya dalam menyelesaikan kasus ini.
“Kalau Pak SBY mau mengklarifikasi soal data hasil temuan TPF, itu hanya untuk kepentingan pencitraan saja. Karena sekarang masa Pilgub DKI dan Agus bisa terganggu, maka Pak SBY akan klarifikasi,” ujarnya curiga.
“Wajar kalau Bu Suciwati menyatakan Pak SBY tidak bertanggungjawab. Janji adalah utang. Dan Pak SBY masih belum bayar utang itu. Atau mungkin memang tidak mau bayar utang itu,” ujarnya.
(bimbim – www.harianindo.com)
