Harian IndoJakarta – Anggota Komisi III DPR fdari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal 10 rekening gendut milik kepala daerah agar dibuka secara transparan ke publik.
Menurut laporan hasil analisis (LHA) yang dilakukan oleh PPATK menyebutkan bahwa ada 10 kepala daerah yang diduga mempunyai simpanan yangtidak wajar.
“(Temuan) ini baik sekali. Bahkan itu bisa lebih. Dalam hal ini kita harus dukung,” kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Ruhut lantas menghimbau kepada calon kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi untuk tidak maju dalam Pilkada.
“Mbok tahu diri kalau ada sinyalemen itu, jangan coba-coba maju. Karena itu kita enggak main-main untuk dukung KPK dan PPATK,” tutupnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya juga mengaku bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) danPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening gendut ini.
Di tempat terpisah, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, PPATK telah melaporkan 20 rekening gendut milik kepala daerah pada 2015 kepada Kejaksaan dan KPK.
“Rekening gendut kepala daerah itu kira-kira sekitar 10 ke Kejaksaan Agung, 10 ke KPK. Tahun 2015 dikirim. Sudah ada beberapa jalan (penyelidikannya). Yang terakhir jalan ada dua,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).
(Samsul Arifin)
