Jakarta – Sekitar 10 WNI telah menjadi korban kelompok Abu Sayyaf di Malaysia dan Filipina. Pemerintah pun tampaknya tidak berniat untuk membayar tebusan. Namun, pemerintah tetap mengusahakan pembebasan sandera.
”Kita bayar? Lalu ketagihan dan menculik lagi? Saya tekankan bahwa sesuai arahan Presiden diutamakan keselamatan sandera tapi tidak menghendaki adanya pembayaran,” ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada Senin (11/7/2017).
Seperti pernyataannya kepada wartawan di Istana Negara setelah halal bi halal, Gatot menepis anggapan tersebut. Bahkan ditambahkannya saat perusahaan membayar dan uang berada di Kemlu, tebusan tersebut sudah dikembalikan.
”Saya tidak tahu jika di belakangnya perusahaan membayar. Tapi pada saat perusahaan membayar itu ada semua lengkap di Kemlu sudah dikembalikan sejumlah yang diminta,” jelas Gatot.
Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno Marsudi mengamini pernyataan Panglima TNI itu. Dengan tegas dikatakannya pemerintah tidak mendukung adanya pembebasan WNI dengan uang tebusan.
”Sekali lagi saya tekankan bahwa pemerintah tidak mendukung adanya pembayaran atau ransom policy. Itu dasar posisi pemerintah,” tegas Menlu Retno. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
