SBY Semakin Deras Berikan Kritikan Pedas Pada Jokowi

Jakarta – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengkritik Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Presiden ke-6 RI itu menyebut jika pemerintah jangan memaksakan membangun infrastruktur jika perekonomian sedang sulit. Apalagi jika pada akhirnya bantuan atau subsidi membuat rakyat menjadi korbannya.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi kelompok masyarakat yang dilaksanakan di Pati, Rabu (16/3/2016). Seorang perwakilan kepala desa bernama Napionto mengeluhkan bagaimana aturan dari pusat tumpang tindih dengan peraturan daerah sehingga membuat para mereka kebingungan.

“UU Desa dengan Perda tumpang tindih terkait dana yang dialokasikan, lalu bagaimana penerapan itu apakah sampai ke desa. Di bidang pertanian, hasil dari kaum tani sangat memprihatinkan. Kajian kami, kurangnya komunikasi dari pusat dan provinsi,” ujar Napianto.

Dalam kesempatan tersebut, SBY menyatakan kiranya agar peraturan di daerah tidak menghambat regulasi atau kebijakan yang datang dari pusat. Disebutnya, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi agar tidak ada lagi tumpang tindih yang akhirnya justru membuat rakyat menjadi kebingungan.

“Peraturan di bawah itu tidak boleh menghambat. Pemerintahan yang baik itu kebijakan dan regulasi yang diterbitkan termasuk dari menteri mengalir dan klop dengan yang dilakukan di tingkat provinsi sampai di tingkat kab/kota. Jika tidak akan sulit,” terang SBY.

“Saya menyadari koordinasi kadang tidak mudah tapi harus didisiplinkan, tidak boleh antar menteri pecah kongsi, berantem. Apalagi di depan publik nanti rakyatnya bingung. Maka perlu memastikan,” sambungnya.

SBY juga menyebut jika jangan sampai kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur dapat berdampak pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Sebagai contoh, proses pemberian subsidi.

“Saya tidak setuju subsidi dihilangkan semua untuk membangun infrastruktur semata-mata. Infrastruktur sangat penting, di era saya juga begitu, kita bangun besar-besaran. Jangan sampai APBN diserap habis, atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur lantas untuk membantu rakyat kecil jadi tidak ada,” terang Ketum Partai Demokrat itu.

“Bapak ingin ada subsidi pestisida setelah subsidi pupuk, silakan disampaikan ke Menkeu, Mentan, menteri terkait. Saya tidak bisa menjawab sekarang karena saya bukan lagi presiden, tapi nanti kami teruskan. Nanti biar para menterinya mikir, presiden mikir dan itu harus karena untuk rakyat,” tambah SBY. (Yayan – www.harianindo.com)