Harian IndoPalembang – Liburan adalah satu kegiatan yang bermanfaat untuk menghilangkan kepenatan dari aktivitas rutin dan pekerjaan sehari-hari. Bila liburan tersebut ditemani oleh perempuan canatik, tentunya momen tersebut akan menjadi semakin “menyegarkan”.
Logika seperti itu tampaknya sempat hinggap di sebuah agen wisata di Palembang. Pada sekitar tahun 2012 lalu, Tribunnews pernah membahas tentang sebuah agen wisata di Palembang yang menawarkan jasa perempuan pekerja seks komersial (PSK) untuk menemani kliennya berlibur.
Dari penelusuran Tribunnews, sebagaimana dikutip oleh Harian Indo pada Jumat (8/1/2016), destinasi liburan dari agen wisata tersebut adalah ke luar negeri. Perempuan cantik nan seksi yang ditugaskan menemani para klien tersebut diberi label sebagai pemandu wisata atau tour guide.
Paket wisata “unik” tersebut sangat digemari oleh mereka yang berkantong tebal. Pasalnya, biaya yang harus dikeluarkan memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan paket liburan luar negeri biasanya. Sebagai contoh, paket liburan “plus-plus” ke Singapura, dibanderol dengan harga Rp 7 juta hingga Rp 8 juta per orang selama empat hari. Biaya ini belum termasuk tips tambahan untuk PSK tersebut.
“Nanti ada agen kami juga yang sudah bekerjasama. Kalau memang deal baru kami beritahu ada tamu dari Indonesia,” tandas Y, seorang karyawati dari agen perjalanan R, yang menawarkan paket plus-plus tadi.
Ada dua jenis paket liburan plus-plus yang ditawarkan. Yang pertama, menggunakan perempuan yang menemani dari Palembang, dan yang kedua menggunakan perempuan yang sudah disiapkan di tempat tujuan.
Pihak DPD Association of the Indonesian Tours and Travels Agencies (ASITA) Sumatera Selatan, mengatakan bahwa praktek yang demikian tersebut sudah jelas menyalahi aturan. Sebab, agen wisata dan travel yang tergabung dalam asosiasi mereka semuanya menawarkan paket liburan yang umum dan berorientasi pada liburan keluarga.
Bagi agen wisata R dan lainnya yang menawarkan paket plus tadi, pihak DPD menilai bahwa agen tersebut kemungkinan besar tidak terdaftar dalam keanggotan mereka, meski mereka telah mengantongi ijin untuk menjalankan usaha wisata dari Pemerintah Indonesia. Jika pihak DPD ASITA Sumsel bisa menemukan dan membuktikan kebenaran praktik tersebut, maka mereka akan memberika sanksi yang tegas. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)
