‘Tiga Kartu Sakti’ Jokowi Dinilai Hanya Alat dan Bukan Hal Baru

19/11/2014

Jakarta – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah Jokowi-JK diiringi dengan munculnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun demikian hal tersebut dianggap bukanlah sesuatu hal yang baru bagi Chazali Situmorang.

Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut menilai ketiga kartu terkait hanya kelanjutan dari program perlindungan yang yang dicanangkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan dasar hukum pengadaan dari UU 20, UU 24, dan UU 40 Tahun 2013, UU APBN serta APBNP 2014.

Jakarta, Rabu (19/11/2014), Chazali Situmorang selaku Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) turut berujar pengadaan ketiga kartu itu juga didasari dari Perpres Nomor 166 terkait dengan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Atas dasar itu pula Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menilai bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hanyalah sebuah alat yang dana perlindungan sosialnya telah dialokasikan sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (Fitrah Kemuningtyas – www.harianindo.com)