Foto dari Getty Images
Kantor berita Xinhua mengatakan bahwa keputusan larangan tersebut juga untuk menghindari resiko keamanan, terutama karena Windows 8 masih dirasa ‘asing’ di wilayah pemerintah. Penyebab lainnya tentu dikarenakan keputusan Microsoft untuk menghentikan dukungannya kepada Windows XP, OS yang masih terpasang di mayoritas komputer pemerintah.
Kantor berita Xinhua melaporkan pula bahwa larangan ini berlaku untuk komputer desktop (PC), laptop, dan tablet milik badan pemerintahan pusat. Namun tentu aturan ini hanya berlaku untuk komputer milik pemerintah, dan tidak akan berakibat apapun terhadap komputer personal di pasaran.
Adapun pihak Microsoft mengaku terkejut dengan keputusan tersebut, namun tetap mengaku bahwa mereka akan terus memberikan dukungan kepada versi lama dari software milik mereka, yakni Windows 7, untuk Pemerintahan China, dan seluruh pemerintahan di negara-negara yang menggunakan produknya. Bersamaan dengan hal tersebut, Microsoft juga akan terus melakukan pengembangan da evaluasi terhadap Windows 8 agar OS terbaru ini bisa memenuhi kebutuhan badan-badan pemerintahan.
Keputusan Pemerintahan China ini juga menghambat usaha Microsoft untuk menggunakan produk terbarunya, yakni Windows 8, sebagai pengganti produk-produk lamanha seperti Windows XP dan Windows 7. Adapun mengganti Windows XP, yang telah beroperasi di seluruh dunia selama 13 tahun, tentu bukanlah hal yang mudah dan murah dilakukan oleh pemerintahan di negara manapun. (Rani Soraya – www.harianindo.com)
