Bangkok – Setelah digulingkan dari jabatannya, ternyata Yingluck Shinawatra juga dinyatakan lalai atas subsidi beras yang memiliki dampak buruk atas perekonomian Thailand. Alhasil selama 5 tahun kedepan, Yingluck dilarang untuk meramaikan dunia politik Thailand.
Selain itu, Yingluck juga didakwa bersalah atas penyalahgunaan wewenang pada saat penggantian Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri di tahun 2011 dengan tujuan untuk mementingkan partainya. Dengan adanya putusan bersalah dari Pengadilan Konstitusional Thailand, akhirnya Yingluck harus mundur dari jabatannya sebagai PM Thailand.
Seperti yang dikutip dari AFP, Jumat (9/5/2014), oleh pihak National Anti-Corruption Commission (NACC), tepatnya pada Kamis (8/5), Yingluck diputuskan bersalah atas kasus yang kedua. Dimana NACC menilai bahwa Yingluck lalai sehingga mengakibatkan adanya kerugian financial di Thailand.
Dimana untuk skema subsidi beras ternyata pihak pemerintahan Yingluck membebankan biaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pasaran. Alhasil produksi beras dalam negeri menjadi terganggu dan oleh lawan politik Yingluck hal ini mengindikasikan adanya korupsi.
Walaupun Yingluck telah dinyatakan bersalah, namun pihak NACC tidak memperluas penyelidikannya kepada anggota cabinet yang lainnya. Hal ini dikarenakan takut terjadinya krisis politik, terlebih lagi pihak pengadilan sehari sebelumnya telah menggulingkan Yingluck dan beberapa Menterinya.
Dalam keterangan persnya Kepala NACC, Panthep Klanarongan mengungkapkan bahwa saat ini pihak Komisi telah mempertimbangkannya untuk dapat diteruskan ke Senat dikarenakan sudah memiliki cukup banyak bukti.
Sehingga jika nantinya oleh Senat Thailand dinyatakan bersalah, maka Yingluck dilarang terjun ke dalam dunia politik dalam kurun waktu 5 tahun. Selain itu NACC juga akan mempertimbangkan dakwaan pidana kepada Yingluck.
Untuk diketahui bahwa keputusan NACC ini hanya berselang sehari setelah adanya putusan dari pihak Pengadilan Konstitusional untuk melengserkan Yingluck. Dimana pengganti sementara untuk saat ini adalah Wakil PM dan Menteri Perdagangan, Niwattumrong Boonsongpaisan sampai menunggu tanggal 20 Juli 2014 nanti untuk dilaksanakannya pemilu. (Rini Masriyah – www.harianindo.com)
