Foto dari Reuters
Otoritas Ukraina memang telah “melegalkan” pendekatan dengan kekerasan untuk menangani kelompok separatis pro-Rusia yang telah menguasai kota-kota di wilayah timur Ukraina. Langkah tegas namun kontroversial tersebut dilakukan setelah Pemerintah Ukraina geram dengan semakin banyaknya aksi kekerasan, bahkan sampai berujung kematian, yang dilakukan kelompok tersebut, seperti yang baru-baru ini diberitakan, yakni mengenai dua orang warga sipil yang ditemukan tewas di pinggir sungai di dekat kota Sloviansk pada Sabtu lalu (19/4). Salah satu korban tersebut merupakan politikus lokal anggota dewan Fatherland Party (Partai Tanah Air).
Pejabat presiden Ukraina menuduh Moscow telah mendukung secara diam-diam aksi dari kelompok pro-Rusia di Ukraina. Meninggalnya politisi bernama Volodymyr Rybak tersebut diduga karena pengaruh Rybak sebagai tokoh masyarakat lokal terlalu membahayakan kesatuan kelompok pro-Rusia, sehingga perlu dilenyapkan.
Keadaan ini tentu semakin memperparah ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Langkah Rusia yang diduga merupakan respon dari berjalannya operasi anti-teroris di Ukraina adalah dengan melakukan latihan militer di sekitar perbatasannya dengan Ukraina. Telah diketahui bahwa Rusia melakukan penimbunan kekuatan militer di wilayah perbatasannya dengan Ukraina.
Aksi Rusia pun membuat pihak Amerika Serikat geram. Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, memberikan pernyatan bahwa jika aktivitas militer Rusia di daerah perbatasan ini tidak segera dihentikan, maka hal tersebut tidak hanya akan menjadi kesalahan besar bagi Rusia, namun juga akan menjadi kesalahan yang mahal.
Pihak AS dan Uni Eropa telah mengancam akan memberikan sanksi berat di bidang ekonomi kepada Rusia. Sanksi ini dinilai oleh presiden Rusia, Vladimir Putin, sangat keji, dan berpotensi mengguncang perekonomian dunia. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)
